PANGLIMA OPM, KELLY KWALIK, TERTEMBAK MATI

–

–

JAYAPURA, KOMPAS.com — Tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua, Kelly Kwalik, Rabu (16/12/2009) pagi sekitar pukul 03.00, disergap aparat. Kelly Kwalik yang mengaku sebagai Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka diduga tewas dalam penyergapan di sekitar gorong-gorong Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

–

Kelly disebut-sebut sebagai tersangka kasus penembakan di Freeport pada 2002. Oleh TNI, ia juga dituding sebagai pelaku penembakan di Freeport pada bulan Juli hingga Oktober 2009 lalu.

–

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Agus Rianto, menuturkan, polisi mendapat laporan dari warga bahwa di sebuah rumah di gorong-gorong terdapat Kelly Kwalik. Aparat kemudian menggerebek rumah itu.

–

Seorang yang diduga Kelly nekat menodongkan senjata api ke polisi. Ini membuat aparat melumpuhkannya. Saat tertembak, laki-laki itu masih hidup dan dilarikan ke RS Kuala Kencana. Namun, ia meninggal saat di perjalanan.

–

Di dalam rumah itu terdapat 6 orang termasuk seorang perempuan dan anak-anak. “Kami masih mendalami kasus itu dan memastikan apa betul dia Kelly Kwalik,” ujar Agus. (Sumber: Kompas.com) ..

–


–

–

SURAT PERINTAH KELLY KWALIK

–

Oleh : Supama P Dikrama
–

BARU-BARU ini saya memperoleh faksimili dari kawan saya yang bertugas di Papua. Ternyata faksimili itu bukan sembarangan, namun berupa Surat Perintah dari seorang Jenderal yang bernama Kelly Kwalik.

–
Saya tidak tahu kapan ia diangkat menjadi Jenderal, yang jelas tandatangan dalam surat itu tertera namanya lengkap dengan pangkatnya, Jenderal Kelly Kwalik. Siapa dia ? Tak lain adalah gembong gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebuah kelompok separatis yang ada di Papua. Saya tidak heran menerima faksimili surat yang ditandatangani gembong OPM itu.

–

Hati kecil saya berkata, bahwa surat ini perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia supaya mengetahui dan sadar betapa di Papua sana bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan tanah air. Dengan surat perintah Kelly Kwalik itu betapa kita harus sadar bahwa Indonesia sedang digerogoti penyakit yang akan melepaskan diri (separatis) dengan cara bersenjata oleh gerombolan OPM.
–

Selama ini gerakan OPM memang bukan hanya di tataran politik dan diplomasi, namun jelas-jelas melakukan penggunaan sayap militer. Salah satu pimpinan sayap militer adalah Kelly Kwalik, yang kini dikenal dengan jabatan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN)-OPM Papua Barat.

–

Bukti bahwa ada gerakan nyata dan terang-terangan di sayap militer OPM adalah surat Perintah Operasi Umum (POU) yang ditandatanginya, yang isinya jelas yakni memerintahkan agar semua institusi TPN berperang melawan Indonesia. Ini berarti ada gerakan bersenjata dengan aksi-aksi militer di bawah pimpinan seorang Panglima Perang. Ini sebenarnya juga menjadi pertanda bahwa NKRI sedang dalam bahaya.
–

Maka sepatutnya kita mengingatkan semua anak bangsa di negeri ini, khususnya di Papua, janganlah lengah dan sadarlah bahwa negeri ini sedang dicoba untuk digerogoti oleh musuh-musuh bangsa yang bernama gerombolan separatis. Bagi yang tak peduli dengan masalah ini, pasti akan tersenyum dan tertawa cengengesan, sekaligus memandang si penulis ini adalah paranoid yang tak masuk akal dalam menyikapi fenomena separatis di negeri ini.

–
Berikut ini adalah isi surat perintah dari Jenderal Kelly Kwalik itu :
–
1. Kepada setiap Institusi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mulai dari Panglima Tinggi, Komando Wilayah Pertahanan, Komando Daerah Pertahanan, Batalyon, Peleton hingga Regu, agar mempersiapkan diri untuk perang melawan Kolonialisme Indonesia, Imperalisme dan Kapitalisme Global yang sedang merajalela di Tanah Papua Barat.

–
2. Perlawanan bersenjata (Wage War) melawan kekuatan Kolonial Indonesia (TNI-POLRI) harus dimulai sejak surat POU ini ditetapkan, hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

–
3. Perlawanan Bersenjata TPN-OPM Papua Barat diarahkan kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia).

–
4. Dalam perlawanan bersenjata ini, Rakyat sipil Papua Barat, Non Papua Barat dan Warga Asing diberi kebebasan untuk melakukan aktifitas seperti biasanya.

–
5. Bagi masyarakat sipil baik warga Papua Barat, Non Papua maupun Warga Negara Asing yang berada di tanah Papua Barat yang diketahui sebagai mata-mata TNI-POLRI atau yang bekerja buat TNI-POLRI, maka mereka adalah musuh kita yang harus di musnahkan.

–
6. Pencabutan surat POU ini akan dilakukan kembali, setelah ada kesepakatan-kesepakatan dan atau perundingan-perundingan bersama dalam rangka pembebasan Nasional Papua Barat yang jelas. Di bagian penutupnya, diperintahkan agar dengan dikeluarnya Surat Perintah Operasi Umum ini, gerombolan Kelly Kwalik mengajak seluruh jajaran Angkatan Bersenjata TPN-OPM Papua Barat untuk bersama-sama bergadengan tangan, merebut serta membebaskan kembali Tanah Papua Barat dari kungkungan kolonial Indonesia.

–
Propaganda yang dimainkan oleh gerombolan ini seolah-olah masyarakat Papua Barat diperkosa hak-haknya oleh bangsa Indonesia. Salah satu bunyi penutup surat perintah itu adalah : “Cukup sudah lama kita berada di Rimba Papua Barat menyaksikan rakyat kita menderita karena diperkosa, hak-hak anak kita diperkosa. Berbagai cara sistematis pembunuhan terhadap kita bangsa Papua Barat terus dilakukan oleh Kolonial Indonesia dan kini tiba saatnya untuk kita mengambil ally (alih), kampung-kampung, distrik-distrik, dan kota-kota di seluruh pelosok Tanah Papua Barat.”
–

Sebuah-Peringatan

–
Bagaimanapun surat perintah perang dari Kelly Kwalik ini merupakan persoalan, jangan dipandang sepele, karena di tataran lapangan tugas akan menjadi sebuah fakta betapa rumitnya persoalan yang harus dihadapi dan ditanggung oleh para prajurit TNI di Papua.

–
Mereka selain harus waspada dan menjaga diri untuk tidak menjadi korban para gerombolan yang menamakan diri TPN-OPM, para prajurit itu juga memiliki kewajiban moral maupun fisik menjaga penduduk sipil di Papua dari ancaman TPN-OPM.

–

Ini harus dilakukan mengingat salah satu ancaman TPN sudah terang-terangan, yakni memerangi TNI/Polri yang dianggap sebagai tentara kolonialis Indonesia. Di samping itu TPN juga akan memusnahkan semua orang asing, penduduk dari luar Papua, dengan alasan dianggap sebagai mata-mata Indonesia. Ini tentu menjadi persoalan rumit tersendiri yang harus ditanggung oleh para prajurit TNI dan anggota Polri yang bertugas di Papua.

–
Belum lagi persoalan lain yang selalu dihadapi oleh prajurit, yaitu tudingan pihak-pihak tertentu yang tergabung dalam LSM dengan selalu memberi kemasan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit TNI di Papua. Ini menjadi persoalan rumit tersendiri, sebab ketika prajurit atau institusi TNI/Polri yang dituding melakukan pelanggaran, maka pihak-pihak lain merasa tak ada kaitan apapun dengan tugas tentara dalam menyelamatkan Papua dari ancaman separatis. Hasilnya adalah suatu kisah tragis yang akan kembali dituai oleh para prajurit.
–

Di satu sisi tentara harus mengamankan dan menjaga integritas wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke, namun di sisi lain selalu dijadikan bahan cemoohan dengan tudingan pelanggaran HAM. Sementara LSM yang mengusung HAM di Papua, tak pernah merasa melihat separatis TPN-OPM sebagai ancaman terhadap NKRI. Ini sangat dimengerti karena kemungkinan besar mereka adalah satu jejaring yang bekerja secara simbiose mutualistis untuk memperoleh keuntungan dari kepentingannya.
–

Melihat perkembangan yang sungguh memiriskan di Papua itu, kita ingin menggugah hati dan pikiran semua anak bangsa ini. Bahwa di sana, di Papua, secara terang-terangan negeri kita ini akan diamputasi oleh gerombolan TPN-OPM. Paling tidak surat perintah operasi yang dikeluarkan oleh Jenderal Kelly Kwalik yang menyatakan perang terhadap Indonesia, menjadi satu bukti nyata. Dan pemerintah Indonesia, politisi, akademisi, dan semua anak bangsa yang masih mencintai negeri ini seharusnya ikut bertanggungjawab menyelamatkan negara dari ancaman separatis. (Penulis adalah  alumnus Pascasarjana Universitas Prof Dr Moestopo Jakarta) – (Sumber: Hupelita.com).

–

–


–

–

ORGANISASI PAPUPA MERDEKA (OPM)

–

Bendera OPM

–

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi wilyah ini disebut Irian Jaya, provinsi yang sekarang terdiri atas daerah khusus: Papua dan Papua Barat.

–

Provinsi Papua (warna hijau). Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian Barat, sehingga sering disebut sebagai Papua Barat terutama oleh OPM.

–

–

Provinsi Papua Barat (warna hijau). Sebelumnya disebut Irian Jaya Barat disingkat Irjabar.

–

Penduduk asli Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui dan dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

–

OPM pada awalnya terdiri dari 2 (dua) faksi utama. Faksi pertama yaitu organisasi atau faksi yang didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura dan bergerak di bawah tanah. Faksi Aser ini bersedia berdialog dengan pemerintah Indonesia dan tidak bersenjata. Faksi yang kedua yang masih ada hingga hari ini adalah yang didirikan di Manokwari pada tahun 1964 di bawah pimpinan Terianus Aronggear. Sejak awal bergerak di bawah tanah dan menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia baik secara politik maupun secara fisik bersenjata, kegiatan ini diberi nama “Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat” yang kemudian lebih dikenal dengan nama OPM.

–

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolass Jouwe dan 2 komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendri Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.

–

Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), GNB (Gerakan Non Blok), Forum Pasifik Selatan, dan Asean (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia tenggra). (Sumber: Wikipedia dan TNI).

–

–

KITA HARUS WASPADA TERHADAP GERAKAN OPM MELALUI  WEB-WEB DI BAWAH INI :

–

Papuapost

–

Tiomeneri

–

Amoyeteno

–

Free West Papua

–

West Papua

–

Melanesia News

–

Koteka.net

–