UANG KERTAS INDONESIA

TAHUN 1946 – 2011

(Serta uang kertas jaman  Belanda dan Jepang)

ori-1-1-sen

Mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka adalah Oeang Republik Indonesia atau ORI. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga sebagai lambang utama negara merdeka.

Resmi beredar pada 30 Oktober 1946, ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks undang undang ORI ditandatangani Menteri Keuangan saat itu A.A. Maramis. Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javache Bank tidak berlaku lagi. ORI pertama dicetak oleh Percetakan  Canisius dengan desain sederhana dengan dua warna dan memakai pengaman serat halus.

Presiden Soekarno menjadi tokoh yang paling sering tampil dalam desain uang kertas ORI dan uang kertas Seri ORI II yang terbit di Jogjakarata  pada 1 Januari 1947, Seri ORI III di Jogjakarta pada 26 Juli 1947, Seri ORI Baru di Jogjakarta pada 17 Agustus 1949, dan Seri 17 Agustus 1949, dan Seri Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta pada 1 Januari 1950.

Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada Mei 1946, saat suasana di Jakarta genting, maka Pemerintah RI memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Jogjakarta, Surakarta dan Malang. (Sumber: Wikipedia).

Uang kertas ORI (Oeang Republik Indonesia)


ori-1a-5-sen1

ori-2a-10-sen1ori-2b-10-sen

ori-3a-25-sen

ori-3b-25-sen

ori-4-setengah-rp1

ori-5a-setengah-rpori-5b-setengah-rp

ori-6-1-rp

ori-7a-5-rpori-7b-5-rp

ori-8-10-rp

ori-9a-25-rp1ori-9b-25-rp

ori-10-40

ori-12-75-rp

ori-13a-100-rpori-13b-100-rp

ori-14-100-rpUang ORI Rp.100 dengan tandatangan Maramis


ori-100-hatta1 Uang ORI Rp.100 dengan tandatangan Hatta


oria-250orib-250

ori-15-400-rp1

ori-16-600-rp1

Uang ORI Rp.600 dengan tandatangan Hatta


Uang kertas RIS (Republik Indonesia Serikat)


1a-rp-5-ris-1950

1brp5-ris-1950

2arp10-ris-19502brp10-ris-1950

Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, adalah suatu  negara federasi yang  yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam Konferensi Meja Bundar yaitu Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Pemerintahan RIS (kabinet ministerial) dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, sedangkan Presidennya adalah Soekarno.  Republik Indonesia Serikat yang beribu kota di Jakarta, terdiri beberapa negara bagian, yaitu:

Republik Indonesia.

Negara Indonesia Timur.

Negara Pasundan..

Negara Jawa Timur.

Negara Madura.

Negara Sumatra Timur.

Negara Sumatra Selatan.

Di samping itu, ada juga negara-negara yang berdiri sendiri dan tak tergabung dalam federasi, yaitu:

Jawa Tengah.

Kalimantan Barat.

Dayak Besar.

Daerah Banjar.

Kalimantan Tenggara.

Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir).

Bangka.

Belitung.

Riau.

Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kendali sepenuhnya dari presiden Soekarno (kabinet presidential) beserta wakil presiden Mohammad Hatta.  (Sumber: Wikipedia).


UANG KERTAS REPUBLIK INDONESIA

1951

1a-1951-rp-11b-1951-rp-1

2-1951-rp-2-setengah


UANG KERTAS BANK INDONESIA

Sekilas Sejarah Berdirinya Bank Indonesia (BI)

Sebelum kelahiran Bank Indonesia, kebijakan moneter secara terbatas telah dilaksanakan oleh bank sirkulasi pada saat itu, yaitu De Javasche Bank.

Agar pengelolaan bank sentral dapat dilakukan menurut kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perekonomian, maka pada tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan. Setelah itu didirikan Bank Indonesia milik negara, dengan badan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.


Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) didirikan untuk menggantikan De Javasche Bank N.V. sekaligus bertindak sebagai bank sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik negara, BI berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral. Berkedudukan di Jakarta, BI mengemban tugas, antara lain: menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut.


Pada saat undang-undang tersebut dirumuskan, Presiden De Javasche Bank, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dalam laporan tahunan De Javasche Bank tahun 1951/1952, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hak bank sirkulasi untuk mencetak dan mengedarkan uang, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dibentuk Dewan Koordinasi sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah sebagai pemilik dengan pihak bank sentral yang memerlukan independensi dalam hal penetapan dan/atau pelaksanaan kebijakan moneter.


Dengan modal bank sebesar Rp 25 juta, BI memiliki usahausaha bank antara lain: memindahkan uang (melalui surat atau pemberitahuan dengan telegram, wesel tunjuk, dan lain-lain), menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order, dan surat-surat utang, serta beberapa usaha lainnya.


Berkaitan dengan hubungan BI dan pemerintah, telah ditetapkan dalam UU tersebut, bahwa BI wajib menyelenggarakan kas umum negara dan bertindak sebagai pemegang kas pemerintah Republik Indonesia (RI). BI juga memberi uang muka dalam rekening koran kepada pemerintah RI.


Pada awal berdirinya, struktur organisasi BI meliputi 12 bagian di kantor pusat Jakarta, 15 kantor cabang di dalam negeri, dan 2 (dua) kantor perwakilan di luar negeri. Bagian-bagian yang terdapat di kantor pusat adalah: bagian pembukuan, bagian kas dan uang kertas bank, bagian urusan efek, bagian pemberian kredit Jakarta, bagian sekretaris dan urusan pegawai, bagian urusan wesel, bagian pemberian kredit pusat, dana devisa, bagian statistik ekonomi, urusan umum, bagian luar negeri, dan bagian administrasi pusat.


15 kantor cabang yang terdapat di dalam negeri adalah Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta, Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan Cirebon. Sedangkan 2 kantor di luar negeri adalah bank cabang Amsterdam dan New York.


Direksi bank pada periode ini terdiri atas seorang gubernur (pimpinan), seorang gubernur pengganti I, seorang gubernur pengganti II, dan beberapa orang direktur. Gubernur yang menjabat pada periode 1953-1959 adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Loekman Hakim.


SPGubernur pertama BI,  Sjafruddin Prawiranegara

Susunan personalia di kantor pusat antara lain Ong Sian Tjong yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembukuan, R.H. Djajakoesoema sebagai Kepala Bagian Pembantu Sekretarie, dan Go Wie Kie sebagai Kepala Bagian Pembantu Wesel. Di kantor cabang antara lain adalah Tan Liang Oen, Agoes Gelar Datoek Radjo Nan Gadang, M. Rifai, D.D Ranti, dan beberapa orang lainnya.


Selama periode 1953-1959, dilakukan peresmian dan penutupan beberapa kantor cabang dan kantor perwakilan. Pembukaan kantor cabang dilakukan di Ambon (17 Maret 1956), Ampenan (15 Agustus 1957), dan Jember (8 Februari 1958). (Sumber: Bank Indonesia)


1952

3a-1952-rp-5

3b-1952-rp-5Rp. 5 – 1952

4a-1952-rp-104b-1952-rp-10Rp.10 – 1952

5a-1952-rp-255b-1952-rp-25Rp.25 – 1952

6a-1952-rp-506b-1952-rp-50Rp.50 – 1952

7a-1952-rp-1007b-1952-rp-100

Rp.100 – 1952

8a-1952-5008b-1952-500Rp. 500 – 1952

9a-1952-rp-10009b-1952-rp-1000

Rp.1000 – 1952

1953

10-1953-rp-1Rp.1 – 1953

1956

11-1956-rp-1 Rp.1 – 1956

12a-1956-rp-2-setengah12b-1956-rp-2-setengahRp.2,5 – 1956

1957

13-1957-rp-5 Rp.5 – 1957

14-1957-rp-50 Rp.50 – 1957

15-1957-rp-100 Rp.100 – 1957

16a-1957-rp-250016b-1957-rp-2500 Rp.2.500 – 1957

1958

18-1958-rp-51

Rp.5 – 1958

19-1958-rp-251 Rp.25 – 1958

28-1959-rp-100 Rp.100 – 1958

21-1958-rp-1000 Rp.1000 – 1958


22a-1958-rp-500022b-1958-rp-5000 Rp.5000 – 1958

1959

23-1959-rp-5 Rp.5 – 1959

25-1959-rp-10 Rp.10 – 1959

26-1959-rp-25 Rp.25 – 1959

27-1959-rp-50 Rp.50 – 1959

28-1959-rp-1001 Rp.100 – 1959

29-1959-rp-1000 Rp.1.000 – 1959

1960

30a-1960-rp-530b-1960-rp-5 Rp.5 – 1960

31a-1960-rp-1031b-1960-rp-10 Rp.10 – 1960

Rp.25 – 1960

32-1960-rp-50 Rp.50 – 1960

33-1960-rp-100 Rp.100 – 1960

1961

34-1961-rp-1 Rp.1 – 1961

35-1961-rp-2-setengah Rp.2,5 – 1961

1963

36-1963-rp-10 Rp.10 – 1963

1964

37-1964-1-sen 1 sen – 1964

38-1964-5-sen 5 sen – 1964

39-1964-10-sen 10 sen – 1964

40-1964-25-sen 25 sen – 1964

41-1964-50-sen 50 sen – 1964

42-1964-rp-1 Rp.1 – 1964

45a-1964-rp-2545b-1964-rp-25

Rp.25 – 1964

43a-1964-rp-5043b-1964-rp-50 Rp.50 – 1964

44a-1964-rp-100


44-1964-rp-100Rp.100 – 1964

46a-1964-rp-10000

46-1964-rp-10000 Rp.10.000 – 1964

1968

47a-1968-rp-2-setengah47b-1968-rp-2-setengah

Rp.2,5 – 1968

48a-1968-rp-10

48b-1968-rp-10

Rp.10 – 1968

50-1968-rp-50 Rp.50 – 1968

51-1968-rp-100 Rp.100 – 1968

52-1968-rp-1000 Rp.1.000 – 1968

1975

53-1975-rp-1000 Rp.1.000 – 1975

54-1975-rp-5000 Rp.5.000 – 1975

55-1975-rp-10000 Rp.10.000 – 1975

1977

56-1977-rp-100 Rp.100 – 1977

57-1977-rp-500 Rp.500 – 1977

1980

58-1980-rp-1000 Rp.1.000 – 1980

Rp. 5.000 – 1980

1982

59-1982-rp-500 Rp.500 – 1982

1984

60-1984-rp-100 Rp.100 – 1984

1985

61-1985-rp-10000 Rp.10.000 – 1985

1986

62-1986-rp-5000 Rp.5.000 – 1986

1987

Rp. 1.000 – 1987

1988

63a-1988-rp-50063b-1988-rp-500 Rp.500 – 1988

1992

64-1992-rp-100 Rp.100 – 1992

65-1992-rp-500 Rp.500 – 1922

66-1992-rp-1000 Rp.1.000 – 1992

67-1992-rp-5000 Rp.5.000 – 1992

68-1992-rp-10000 Rp.10.000 – 1992

1993

69-1993-rp-50000 Rp.50.000 – 1993

1995

70-1995-rp-20000 Rp.20.000 – 1995

1998

71-1998-rp-10000Rp.10.000 – 1998

72-1998-rp-20000 Rp.20.000 – 1998

1999

73-1999-rp-50000 Rp.50.000 – 1999

74-1999-rp-100000 Rp.100.000 – 1999

2000

75-2000-rp-1000 Rp.1.000 – 2000

2001

76-2001-rp-5000 Rp. 5.000 – 2001

2004

77-2004-rp-20000 Rp. 20.000 – 2004

78-2004-rp-100000 Rp.100.000 – 2004

2005

79-2005-rp-10000 Rp.10.000 – 2005

80-2005-rp-50000 Rp.50.000 – 2005

2009

DEPANBELKGRp.2.000 – 2009


2010

Rp. 10.000 – 2010

2011

Rp. 20.0000 seri/emisi tahun 2004 desain baru.

Rp. 50.0000 seri/emisi tahun 2005 desain baru.

Rp. 100.0000 seri/emisi tahun 2004 desain baru.

TERBITAN KHUSUS

khusus

UANG KERTAS JAMAN PENDUDUKAN BELANDA (Netherland Indie)

belanda-1920Tahun 1920


belanda-1925Tahun 1925

belanda-1926abelanda-1926bTahun 1926

belanda-1928Tahun 1928

belanda-1930abelanda-1930bTahun 1930

belanda-1936abelanda-1936bTahun 1936

belanda-1938Tahun 1938

belanda-1939Tahun 1939

belanda-1943-abelanda-1943-bTahun 1943

belanda-1943cTahun 1943

belanda-1946Tahun 1946

belanda-1946bTahun 1946

belanda-1946c Tahun 1946

belanda-1947a

belanda-1947b1Tahun 1947

UANG KERTAS JAMAN PENDUDUKAN JEPANG (Dai Nippon) , 1942 -1945

jepang-1a-1senjepang-1b-1sen

jepang-2-5sen


jepang-3a-10sen

jepang-3b-10sen

jepang-5a-05-guldenjepang-5b-05-gulden

jepang-4-1-gulden

jepang-6-5-gulden

jepang-7-10-gulden

jepang-8a-1-rpjepang-8b-1-rp

jepang-9-5-rp

jepang-10-10-rp

jepang-11-100-rp

jepang-12-100-rp

jepang-13-1000-rp


UANG ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah Atjeh), 1947-1948

1-aceh

2-aceh

3-aceh1

4-aceh

5-aceh

6-aceh

7a-aceh7b-aceh

Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra (URIPS) 1948

1asumatera1b-sumatera

2a-sumatera2b-sumatera

3a-sumatera3b-sumatera

4a-sumatera

4b-sumatera

5-sumatera

6-sumatera

7-sumatera

8-sumatera

9-sumatera

jambi-2ajambi-2b

Uang kertas PRRI (Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia)

1-prri

2-prri

3a-prri

3b-prri

prri-4

prri-5

prri-6

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan sebuah gerakan koreksi dari daerah akibat ketimpangan pembangunan antara pusat (Jakarta) dengan daerah-daerah lain, dan semakin kuatnya cengkraman PKI terhadap kekuasaan melalui Presiden Soekarno. Gerakan koreksi ini mencapai puncaknya tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan di Padang, Sumatera Barat.

Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indoensia tercinta.

Namun, gerakan koreksi atau gerakan penyelamatan negara yang tumbuh di daerah-daerah itu dipukul habis oleh Pusat (Jakarta) dengan mengerahkan pasukan darat, laut dan udara ke Sumatra Tengah dan Sulawersi Utara, sebuah pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di Indonesia.

Sampai sekarang, gerakan koreksi dari daerah ini masih selalu kelam. Dan di dalam buku-buku sejarah Indonesia selalu disebutkan bahwa PRRI adalah gerakan pemberontakan, dan gerakan anti Jawa. Namun sejarah akan selalu berhasrat untuk terus diluruskan.

Kabinet PRRI

*Mr. Sjafruddin Prawinegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan,


*Dahlan Djambek sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian diserahkan kepada Mr. Assaat Dt. Mudo,


*Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri,


*Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran,


*Moh. Syafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan,

*J.F. Warouw sebagai Menteri Pembangunan,


*Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan,


*Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama,

*Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan,

*Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial,

*Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang. – (Sumber: Wikipedia).

About these ads